BUMN Watch mengumumkan 10 BUMN berkinerja terbaik tahun 2007 versi lembaga tersebut yakni PT Bank BRI Tbk, PT Telkom Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Pusri, PT PGN Tbk, PT Krakatau Steel, PT Jasa Marga Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Pelindo II dan PT PTPN III.
NALDY NAZAR HAROEN Ketua BUMN Watch di Jakarta, Minggu (11/05), mengatakan, penetapan BUMN terbaik itu berdasarkan berbagai faktor. Tetapi faktor utama yang dinilai mencakup akuntabilitas dan responsibilitas BUMN.
Penilaian dilakukan sebuah tim, dipimpin Sekjen BUMN Watch ENDANG SRI SARASTRI. Tim ini bekerja selama enam bulan dengan melakukan monitoring, pengamatan dan investigasi serta kajian atas data yang masuk ke BUMN Watch.
NALDY mengatakan, meskipun kinerja BUMN akhir-akhir ini cenderung membaik, tetapi keberadaan BUMN memang belum maksimal, terutama dalam hal sebagai agen pembangunan.
Contohnya, lanjut NALDY, Bank BRI yang belum maksimal dalam membantu pengusaha kecil, menengah dan koperasi. BRI menghimpun dana dari pedesaan tak kurang dari Rp29 triliun per tahun, tapi yang dikembalikan ke pedesaan hanya sekitar Rp8 triliun sampai Rp9 triliun saja.
Itu pun bukan pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang bergerak dalam pengembangan usaha tani rakyak banyak, tapi ke usaha perkebunan besar swasta.
\"Bahkan akhir-akhir ini BRI malah memberikan pinjaman pada Bakrie Land dan Bosowa Group,\" katanya.
Memang secara alami, menurut NALDY, seluruh sumber daya dari pedesaan dalam bentuk uang akan lari ke sektor yang menjanjikan atau memberikan keuntungan lebih besar.
Namun sebagai BUMN yang memikul tanggung jawab agen pembangunan dan memiliki cabang hampir di seluruh pelosok Indonesia, maka BRI harus lebih berpihak kepada usaha kecil menengah dan koperasi.
\"Harus tetap ada intervensi dari pemerintah karena tanpa intervensi, dana dari pedesaan akan tersedot ke usaha swasta yang lebih menjanjikan,\" katanya seperti dikutip ANTARA.
Ia mengatakan, belum maksimalnya efektifitas BUMN juga dapat dilihat dari total laba bersih BUMN selama tahun 2007. Dari 139 BUMN yang beroperasi saat ini, dengan nilai aset berkisar Rp1.500 sampai Rp1.600 triliun, serta usaha yang beragam, dengan kondisi keuangan yang sangat bervariasi pula, total laba bersih BUMN hanya mencapai Rp71,59 triliun dan itu sebagian besar dihasilkan oleh 25 BUMN saja. Artinya keberadaan 114 BUMN lainnya masih harus dikaji ulang.
Dari 25 BUMN penghasil laba tersebut, yang memberikan laba cukup signifikan cuma PT Pertamina , PT Telkom Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank BRI Tbk, PT Bank BNI Tbk, PT PGN Tbk, PT Antam Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT PPA (Persero), PT Bank BTN (Persero), PT Pelindo II dan PT Jasa Rahardja.
BUMN Merugi
NALDY juga mengatakan, keberadaan BUMN itu beragam. Ada yang memiliki asset di atas Rp300 triliun, ada juga yang asetnya di bawah Rp100 miliar. Ada yang menghasilkan laba di atas Rp20 triliun, tapi ada pula yang masih merugi sampai Rp2 triliun setiap tahunnya.
Bahkan tahun 2008 ini sejumlah BUMN diprediksi masih akan mengalami kerugian, dengan total kerugian mencapai Rp250 miliar. BUMN dimaksud adalah PT Merpati Nusantara Airlines, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT Reasuransi Umum Indonesia, PT Inhutani V, Perum Produksi Film Nasional, PT Industri Sandang Nusantara, PT Primissima, PT Survei Udara Penas, PT Boma Bisma Indra dan PT Kertas Kraff Aceh.
Berdasarkan catatan BUMN Watch, sepanjang tahun 2007 lalu setidaknya ada 28 BUMN yang mengalami kerugian Rp2,94 triliun. Penyumbang terbesar (60 persen atas kerugian seluruh BUMN) adalah PT PLN (Persero). Berdasarkan prakiraan Kementerian BUMN kerugian PLN sepanjang tahun 2007 silam mencapai Rp1,5 triliun.
Kerugian tersebut terjadi karena adanya mismanajemen, mark-up proyek-proyek pembangunan, masih maraknya sistem komisi dan upeti. Di samping akibat ketidakmampuan BUMN yang mengemban tugas Public Service Obligation (PSO) atau tugas pelayanan publik mengimbangi kegiatannya dengan melaksanakan tugas komersial, seperti Perum Bulog.
Untuk kasus ini, BUMN Watch mendorong pemerintah untuk terus melakukan berbagai perbaikan, bahkan mengganti direksi BUMN yang tidak becus.
Harapannya ke depan, tak ada lagi pengelola BUMN yang bermasalah dengan hukum dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan UU yang berlaku. Hingga tugas PSO tetap dapat dijalankan dengan berkualitas, tepat sasaran, tanpa harus mengorbankan keuangan BUMN bersangkutan.
BUMN Watch juga menyarankan agar pemerintah bertindak tegas dan tanpa ragu menyeret pengelola BUMN yang korup ke pengadilan.
Sumber :
22-05-2008 / 14:57:16
oleh : suara surabaya
0 komentar:
Posting Komentar